ANALISIS
MASALAH
Mendapatkan pendidikan adalah hak bagi setiap anak.
Seperti yang kita tahu, banyak anak-anak di daerah pelosok atau terpencil yang
tidak mendapatkan pendidikan sekolah. Hal ini dikarenakan kurangnya perhatian
pemerintah, ditambah lagi bagi mereka yang kurang mampu, biaya pendidikan itu
tidaklah murah. Beberapa faktor lagi yang membuat mereka enggan untuk sekolah
adalah sarana transportasi dan jauhnya jarak sekolah dari tempat tinggal
mereka. Sekolah di daerah-daerah memang jauh dari pemukiman masyarakat dan dari
segi jumlah masih perlu penambahan.
Pembanguan fisik sekolah-sekolah di wilayah perkotaan
terus menjamur seiring dengan dikeluarkannya dana BOS (Bantuan Operasional
Sekolah) oleh pemerintah. Sayangnya perhatian pemerintah tentang pendidikan
yang disalurkan lewat dana BOS tersebut tidak begitu nyata dirasakan dampaknya
oleh masyarakat atau sekolah-sekolah di daerah pedalaman atau daerah terpencil.
Gembar-gembor dana BOS yang dijanjikan oleh pemerintah membahana ke seluruh
pelosok negeri, namun pada kenyataannya wujud fisik dari dana BOS tersebut
tidak pada sekolah-sekolah di daerah terpencil. Hal ini terjadi biasanya
disebabkan oleh masalah-masalah klasik seperti hambatan pada transportasi dan
komunikasi. Selain itu hambatan dari manusianya sendiri sering menjadi salah
satu alasan pendistribusian dana BOS yang tidak tersalurkan. Hambatan manusia
ini dapat berupa KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) yang dilakukan oleh
aparat-aparat yang bertugas dalam pendistribusian dana BOS sehingga tidak
tersampaikan kepada sekolah-sekolah di daerah terpencil sebagaimana mestinya.
Masalah inilah yang sebenarnya sulit dihindari bila dibandingkan dengan masalah
transportasi dan komunikasi, Mengingat budaya korupsi masih menggerogoti mental
bangsa Indonesia di berbagai bidang.
Kehadiran sekolah masih kurang dirasakan masyarakat di
wilayah pelosok Kabupaten Tasikmalaya. Akibatnya, banyak pelajar di wilayah
pelosok putus sekolah karena sulit menjangkau sekolah yang jaraknya jauh.
Seperti contoh masyarakat Kampung Sadot, Desa Kertaraharja, Kecamatan Taraju,
Kabupaten Tasikmalaya. Kampung Sadot berlokasi sekitar 50 kilometer dari
kecamatan Singaparna, ibukota Kabupaten Tasikmalaya. Jarak dari kampungnya ke
sekolah dasar terdekat mencapai 3 kilometer. Perjalanan menuju SD Kubangsari
ditempuh anak-anak Kampung Sadot dengan berjalan kaki. Jadi, total jarak yang
harus ditempuh anak-anak untuk berangkat dan pulang sekolah mencapai 6 kilometer.
Lulus SD, melanjutkan ke tingkat
sekolah menengah pertama adalah pilihan yang sulit bagi anak Kampung Sadot.
Penyebabnya lagi-lagi masalah jarak tempuh. Lokasi madrasah tsanawiyah yang
setara dengan SMP di Kampung Sukasirna berjarak 7 kilometer. Berjalan kaki
merupakan satu-satunya cara menuju Kampung Sukarsirna. Namun, pilihan itu tak
diambil anak-anak Kampung Sadot karena jarak yang terlalu jauh. Naik ke jenjang
pendidikan yang lebih tinggi, keberadaan sekolah menengah atas semakin sulit
dijangkau jaraknya mencapai 12 kilometer di pusat pemerintahan Kecamatan
Taraju. Selain jauh, medan jalan menuju sekolah pun tak mudah. Anak-anak harus
mendaki bukit dan menyebrangi sungai hingga seragam mereka pun kotor.
Akibatnya jauhnya akses menuju sekolah
terpaksa membuat anak-anak Kampung Sadot tidak meneruskan pendidikan hingga ke
jenjang yang lebih tinggi. Rendahnya pendidikan masyarakat kampung Sadot bahkan
terjadi secara turun temurun.
SOLUSI
Dunia
pendidikan di daerah-daerah terpencil seperti di kepulauan-kepulauan kecil di
Indonesia menghadapi berbagai masalah yang harus dipecahkan, mulai dari kondisi
alam serta lokasi yang sulit dijangkau hingga masalah kebijakan pemerintah
pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan pendidikan di daerah atau kebijakan yang
cenderung seragam yang sulit untuk diterapkan.
Adanya
perbedaan kondisi geografis dan budaya yang berbeda di tiap daerah membuat
kebijakan dari pusat sering tidak sesuai. Namun, di tengah kondisi seperti itu pemerintah
tetap harus bertekad untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.
Untuk memperluas akses pendidikan di
daerah terpencil membangun Sekolah Kelas Jauh, dan membangun SD-SMP satu atap.
Selain itu, pemerintah juga harus merencanakan pembangunan boarding school.
Pemerintah
juga dapat membangun SMK di setiap kecamatan berdasarkan ciri khas daerah. Di
pesisir dibangun SMK Perikanan, sedangkan di pegunungan dibangun SMK
Perkebunan. Pemerintah juga harus membuat program setiap guru diberi lahan,
agar di waktu libur dapat dimanfaatkan bercocok tanam sehingga menghasilkan
uang. Pemerintah juga harus memperhatikan masalah kesehatan dengan mengadakan
Puskesmas Apung yang di dalamnya ada perpustakaan. Puskesmas Apung ini
mengelilingi setiap pulau terpencil yang ada di wilayah tersebut.
Dari kita yang berada didaerah yang banyak tersebar
sekolah-sekolah sesuai keinginan, dan “mereka” yang berada di daerah terpencil.
Dengan buku-buku sekolah yang sudah tidak terpakai, kita bisa menyumbangkannya
ke teman-teman pelosok yang membutuhkan. Ditambah lagi , pemerintah bisa
mengirimkan seragam sekolah buat mereka. Hal ini pasti tidak akan sia-sia dan
sangat bermanfaat sekali bagi mereka. Kita semua yang wajib dan berhak
mengenyam pendidikan di bangku sekolah haruslah sama rata dalam pemberian
pendidikan yang layak. Toh kita semua merupakan generasi penerus bangsa, dan
sudah sepatutnya pemerintah tanggap dalam hal ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar